Sebagai putera bangsa yang dilahirkan bersamaan dengan terbitnya sang fajar maka Soekarno pun atas nasehat sang bunda sering menyebut dirinya sebagai Putera Sang Fajar. Pertanyaan yang ada dalam fikiran kita tentulah benarkah demikian ? Kalau itu pertanyaannya maka saya akan menjawab benar, sekali lagi benar.
Kehidupan Bung Karno memang seakan-akan mewakili kehidupan sang fajar. Ada saatnya fajar belum terbit, kemudian terbit menyinari bumi dan pada akhirnya hukum alam berbicara “Fajar harys kembali turun keperaduannya”
Tulisan kali ini mungkin akan banyak menggambarkan detik-detik terakhir sang fajar akan meredup untuk digantikan oleh malam.
PERISTIWA penjemputan paksa sejumlah jenderal Angkatan Darat pada tanggal 30 September 1965 tengah malam, yang dikenal dengan nama Peristiwa Gerakan 30 September (G30S), sampai saat ini masih menyimpan misteri.Siapa dalang di balik peristiwa G30S itu? Partai Komunis Indonesia (PKI), atau Central Intelligence Agency (CIA), atau jangan-jangan gerakan itu hanya merupakan letupan dari konflik intern Angkatan Darat saja? Apakah Presiden Soekarno terlibat? Ataukah Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayor Jenderal (Mayjen) Soeharto? Atau jangan-jangan peristiwa itu tidak ada dalangnya? Jangan-jangan semua pihak yang terkait dalam peristiwa itu hanya bereaksi sesuai dengan perkembangan yang terjadi dari waktu ke waktu?
Gerakan yang mengakibatkan tewasnya enam orang jenderal dan seorang perwira Angkatan Darat itu, memang meninggalkan banyak pertanyaan, yang masih harus dicarikan jawabannya.
Kalaupun ada yang pasti dari peristiwa penjemputan paksa yang berlangsung tengah malam itu, adalah berubahnya perjalanan hidup Presiden Soekarno.
Sinar Matahari yang menyinari Bumi pada tanggal 1 Oktober 1965 dan hari-hari sesudahnya, tidak lagi tampak sama di mata Presiden Soekarno. Sejak pagi hari itu, perlahan tetapi pasti Presiden Soekarno mulai surut ke belakang.
Tanggal 1 Oktober 1965 merupakan turning point (titik balik) dalam perjalanan hidup Presiden Soekarno. Karena peristiwa penjemputan paksa para jenderal Angkatan Darat, sehari sebelumnya, mengawali kejatuhan Soekarno dari tampuk kekuasaannya.
Mulai tanggal 1 Oktober 1965, Presiden Soekarno bukan lagi merupakan satu-satunya pemimpin tertinggi di Indonesia. Pada hari yang sama, Panglima Kostrad Mayjen Soeharto mulai membangun kekuatan tandingan dengan secara sepihak mengambil alih pimpinan Angkatan Darat dari tangan Menteri/ Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani, yang belum diketahui keberadaannya.
Bukan itu saja, Mayjen Soeharto pun mencegah Panglima Kodam V Jaya Brigadir Jenderal (Brigjen) Umar Wirahadikusumah memenuhi panggilan Presiden Soekarno untuk menghadap.
“Sampaikan kepada Bapak Presiden, mohon maaf Panglima Kodam V Jaya tidak dapat menghadap. Dan, karena saat ini Panglima Angkatan Darat tidak ada di tempat, harap semua instruksi untuk Angkatan Darat disampaikan melalui saya, Panglima Kostrad,” ujar Mayjen Soeharto kepada Komisaris Besar Polisi Sumirat dan Kolonel (Mar) Bambang Widjanarko, Ajudan Presiden Soekarno, yang menjemput Panglima Kodam V Jaya. (Sewindu Dekat Bung Karno, Bambang Widjanarko, PT Gramedia, 1988)
Presiden Soekarno kelihatan kurang senang karena Panglima Kodam V Jaya tidak diizinkan menghadap oleh Panglima Kostrad. Sebab, Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan bahwa Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Siang hari, dalam pertemuan dengan Menteri/Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya (Laksdya) Omar Dani, Menteri/Panglima Angkatan Laut Laksdya RE Martadinata, dan Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian Inspektur Jenderal Soetjipto Joedodihardjo, Presiden Soekarno memutuskan untuk mengambil alih seluruh tanggung jawab dan tugas Menteri/Panglima Angkatan Darat, serta mengangkat Asisten Menteri/ Panglima Angkatan Darat Bidang Personel Mayjen Pranoto Reksosamudro sebagai caretaker Menteri/Panglima Angkatan Darat.
Usai pertemuan itu, pukul 17.00, Presiden Soekarno memerintahkan ajudannya, Kolonel Bambang Widjanarko, memanggil Mayjen Pranoto Reksosamudro untuk menghadap.
Namun, seperti pada pagi harinya, Mayjen Soeharto kembali menegaskan bahwa untuk sementara ia memegang kendali Angkatan Darat. Dan, ia tidak mengizinkan Mayjen Pranoto Reksosamudro menghadap Presiden Soekarno. Dengan alasan, ia tidak ingin Angkatan Darat kehilangan jenderalnya lagi.
Soeharto tidak berhenti sampai di sana. Ia meminta kepada Bambang Widjanarko untuk membujuk Presiden Soekarno agar meninggalkan Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma.
Namun, pembangkangan terhadap Presiden Soekarno itu, bukanlah yang pertama kali dilakukan oleh Panglima Kostrad Mayjen Soeharto. Sebab, di saat Presiden Soekarno gencar berkonfrontasi dengan Malaysia, di Kostrad dibentuk Operasi Khusus (Opsus) yang dipimpin Letnan Kolonel (Letkol) Ali Moertopo, dan dibantu Mayor LB Moerdani, Letkol AR Ramli, dan Letkol Sugeng Djarot. Personel-personel Opsus secara diam-diam melakukan kontak-kontak rahasia dengan pihak-pihak di Malaysia untuk mengupayakan perdamaian antara kedua negara.
Oei Tjoe Tat, salah seorang menteri dalam Kabinet 100 Menteri yang dipimpin Presiden Soekarno, dalam bukunya yang berjudul Memoar Oei Tjoe Tat Pembantu Presiden Soekarno, terbitan Hasta Mitra tahun 1995, menggambarkan situasi tanggal 1 Oktober 1965 dan hari-hari sesudahnya. Oei Tjoe Tat menuturkan, …dengan cepat iklim dan suasana politik di ibu kota bergeser 180 derajat. Menurut pengamatan saya, sejak 1 dan 2 Oktober 1965 kekuasaan de facto sudah terlepas dari tangan Presiden selaku penguasa Republik Indonesia. Memang padanya masih ada corong mikrofon, tetapi inisiatif dan kontrol atas jalannya situasi sudah hilang.
PADA tanggal 30 September 1965, Presiden Soekarno tidak tidur di Istana Merdeka. Menjelang tengah malam, Presiden Soekarno meninggalkan Istana Merdeka menuju ke kediaman istrinya, Ny Ratnasari Dewi, di Jalan Gatot Subroto (kini, Museum Satria Mandala). Dalam perjalanan ke sana, Presiden Soekarno singgah di Hotel Indonesia untuk menjemput Ny Dewi, yang tengah menghadiri resepsi yang diadakan Kedutaan Besar Irak di Bali Room.
Keesokan harinya, tanggal 1 Oktober 1965, pada pukul 06.30, Presiden Soekarno ke luar rumah, memasuki mobil kepresidenan Buick Chrysler hitam dengan nomor polisi B 4747, dan bergegas ke Istana Merdeka. Pagi hari itu, Presiden Soekarno dijadwalkan menerima Wakil Perdana Menteri II Dr Leimena dan Menteri/Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani pada acara minum kopi (koffie uurtje) pukul 07.00.
Di dalam mobil, Suparto, sopir pribadi Presiden, memberi tahu informasi yang diperolehnya dari Komandan Detasemen Kawal Pribadi (DKP) Komisaris Polisi Mangil Martowidjojo, yakni bahwa pada pukul 04.00, ada penembakan di rumah Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal AH Nasution dan rumah Wakil Perdana Menteri II Dr Leimena, yang letaknya bersebelahan.
Presiden Soekarno langsung memerintahkan Suparto untuk memberhentikan mobil yang baru bergerak beberapa meter itu. Ia langsung memanggil Mangil dan meminta penjelasan tentang penembakan di rumah Nasution dan Leimena itu.
Kemudian Presiden Soekarno bertanya, “Baiknya bagaimana, saya tinggal di sini dulu atau langsung kembali ke Istana?” Mangil menjawab, “Sebaiknya Bapak tinggal di sini dulu, karena saya masih harus menunggu laporan dari Inspektur I Jatiman (Kepala Bagian II DKP) yang tadi saya perintahkan mengecek kebenaran berita tersebut. Sampai sekarang, Jatiman belum melaporkan hasilnya.”
Mendengar jawaban itu, Presiden Soekarno menghardik Mangil dengan nada keras, “Bagaimana mungkin, kejadian pukul 04.00 pagi, sampai sekarang belum kamu ketahui dengan jelas….”
Presiden Soekarno kemudian menyuruh Suparto untuk berangkat. Mobil yang ditumpangi Presiden Soekarno kemudian bergerak perlahan-lahan meninggalkan rumah Ny Dewi menuju Istana Merdeka dengan rute Jembatan Semanggi, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Thamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, dan Jalan Medan Merdeka Utara.
Di depan mobil Presiden Soekarno ada satu jip DKP, dan di belakangnya, mobil yang ditumpangi Mangil. Saat iring-iringan rombongan Presiden Soekarno melintas di atas Jembatan Dukuh Atas, menjelang Hotel Indonesia, Jatiman menghubungi Mangil dan membenarkan terjadinya penembakan di rumah Jenderal AH Nasution dan rumah Dr Leimena. Jatiman juga menginformasikan adanya pasukan Angkatan Darat “yang terasa sangat mencurigakan” di sekitar Istana, termasuk di kawasan Monumen Nasional (Monas).
Pada saat itu, Jalan Medan Merdeka Barat ditutup dan dijaga oleh pasukan Angkatan Darat dari Batalyon 530/Para Brigade 3/Brawijaya dan Batalyon 454/Para/Diponegoro. Kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Hotel Indonesia diharuskan membelok ke kiri.
Mangil tidak sempat menanyakan Jatiman tentang pasukan “yang terasa sangat mencurigakan” itu, karena iring-iringan rombongan Presiden Soekarno sudah semakin mendekati Bundaran Air Mancur. Mangil berpikir cepat: Presiden Soekarno harus dijauhkan dari pasukan itu. Pada saat yang bersamaan, Wakil Komandan Resimen Tjakrabirawa Kolonel (CPM) Maulwi Saelan menghubungi Mangil lewat handy-talkie dan meminta agar Presiden Soekarno jangan dibawa ke Istana karena banyak tentara yang tidak dikenal. Saelan meminta agar Presiden Soekarno dibawa ke rumah istrinya yang lain, Ny Harjati, di kawasan Slipi, di sebelah lokasi Hotel Orchid (sekarang).
Rombongan kemudian membelok ke kiri, memasuki Jalan Budi Kemuliaan, Tanah Abang Timur, Jalan Jati Petamburan, dan ke arah Slipi, ke rumah Ny Harjati.
Saelan menunggu Presiden Soekarno di rumah Ny Harjati. Begitu tiba pada pukul 07.00, Presiden Soekarno segera masuk ke dalam rumah, diikuti Saelan. Saelan melaporkan tentang penembakan di rumah Jenderal AH Nasution dan rumah Dr Leimena, serta adanya pasukan tidak dikenal di sekitar Istana.
Presiden Soekarno terkejut mendengar semua itu. Ia segera memerintahkan Saelan mengontak semua panglima angkatan. Namun, pagi itu, jaringan telepon lumpuh sehingga Saelan meminta sopir pribadi Presiden, Suparto, untuk menghubungi langsung.
Saelan mendatangi Mangil di luar, dan mengupayakan untuk mencari tempat yang aman bagi Presiden Soekarno. Mangil mengusulkan agar Presiden Soekarno dibawa ke bekas rumah Sie Bian Ho di Jalan Wijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang sudah dibeli Resimen Tjakrabirawa. Usul itu disetujui oleh Saelan.
Namun, setelah Suparto kembali pukul 08.30 dan melaporkan bahwa ia hanya berhasil mengadakan kontak dengan Menteri/Panglima Angkatan Udara Laksdya Omar Dani di Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusuma. Saelan berubah pendapat. Ia kemudian menyarankan agar Presiden Soekarno dibawa ke Halim saja.
Itu sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) Tjakrabirawa. Bahwa jika dalam perjalanan pengamanan Presiden terjadi sesuatu hal yang mengancam keamanan dan keselamatan Presiden, maka secepatnya Presiden dibawa ke Markas Angkatan Bersenjata terdekat. Alternatif lain adalah menuju ke Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusuma karena di sana ada pesawat terbang kepresidenan C-140 Jetstar. Atau, pelabuhan Angkatan Laut, tempat kapal kepresidenan RI Varuna berlabuh. Atau, bisa juga ke Istana Bogor karena di sana diparkir helikopter kepresidenan Sikorsky S-61V.
Kemungkinan-kemungkinan itu dilaporkan kepada Presiden Soekarno. Dan, Soekarno memutuskan pergi ke Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma.
Saelan kemudian ke luar dan memberi tahu Mangil. Dan, agar tidak menarik perhatian, Presiden Soekarno menggunakan mobil VW Kodok biru laut nomor polisi B 75177. Pengawalan pun hanya dilakukan oleh anggota DKP yang mengenakan pakaian sipil.
Sekitar pukul 09.30, rombongan Presiden Soekarno tiba di Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusuma. Presiden disambut Menteri/Panglima Angkatan Udara Laksdya Omar Dani dan Komodor Leo Wattimena.
Sekitar pukul 10.00, Brigjen Soepardjo, pimpinan G30S, melapor kepada Presiden Soekarno bahwa ia dan kawan-kawannya telah mengambil tindakan terhadap para perwira tinggi Angkatan Darat. Namun, Presiden Soekarno memerintahkan kepada Soepardjo untuk menghentikan gerakannya guna menghindari pertumpahan darah. Presiden Soekarno, pada kesempatan itu, juga menolak permintaan Soepardjo untuk mendukung G30S.
Presiden Soekarno kemudian memerintahkan ajudannya, Komisaris Besar Sumirat untuk memanggil Menteri/Panglima Angkatan Laut Laksdya RE Martadinata, Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian Inspektur Jenderal Soetjipto Joedodihardjo, Panglima Kodam V Jaya Brigjen Umar Wirahadikusumah, Jaksa Agung Brigjen Soetardio, dan Wakil Perdana Menteri II Dr Leimena.
PANGLIMA Kostrad Mayjen Soeharto, pada tanggal 1 Oktober 1965, pukul 06.00 diberi tahu oleh Mashuri, tetangganya di Jalan Haji Agus Salim, Menteng, bahwa pada dini hari terdengar suara tembakan. Mashuri mencatat bahwa pagi itu, Soeharto sudah mengenakan pakaian tempur.
Soeharto dalam bukunya yang berjudul Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya-Otobiografi seperti yang dipaparkan kepada G Dwipayana dan Ramadhan KH, terbitan PT Lamtoro Gung Persada tahun 1989, mengaku bahwa pada 1 Oktober 1965 pukul 00.15 ia pulang ke rumah, setelah seharian menjaga anaknya, Tommy (Hutomo Mandala Putra), yang tersiram sup panas, di rumah sakit.
Pada pukul 04.30, ia didatangi oleh Hamid, juru kamera TVRI, yang baru saja menyelesaikan syuting. Hamid bercerita bahwa ia mendengar tembakan di beberapa tempat. Setengah jam kemudian, datang tetangganya, Mashuri, yang juga mendengar suara tembakan.
Pukul 05.30, datang Broto Kusmardjo yang memberi tahu berita yang mengejutkan, yakni beberapa pati (Perwira Tinggi) Angkatan Darat telah diculik. Maka segeralah Soeharto bersiap dengan pakaian lapangan.
Menurut Komandan Brigade Infanteri I Jayasakti Kodam V Jaya Kolonel Abdul Latief, yang dianggap sebagai salah satu tokoh penting di balik peristiwa G30S, seharusnya Mayjen Soeharto tidak perlu terkejut. Sebab, Mayjen Soeharto sudah diberi tahu sebelumnya tentang akan dilakukannya penjemputan paksa terhadap para jenderal pimpinan teras Angkatan Darat.
Latief mengungkapkan bahwa dua hari menjelang tanggal 1 Oktober 1965, ia dan keluarga mendatangi rumah Mayjen Soeharto di Jalan Haji Agus Salim. Di samping menghadiri acara kekeluargaan, Latief juga bermaksud memberitahu adanya info bahwa Dewan Jenderal akan mengadakan coup d’etat terhadap pemerintahan Presiden Soekarno.
Saat info itu disampaikan, menurut Latief, Mayjen Soeharto mengatakan bahwa ia sudah mengetahui info itu dari seorang bekas anak buahnya dari Yogyakarta yang bernama Subagyo, yang datang sehari sebelumnya.
Dan, malam menjelang terjadinya peristiwa G30S, Latief, yang datang menjenguk putra Soeharto ke Rumah Sakit Angkatan Darat, melaporkan akan adanya gerakan pada esok harinya untuk menggagalkan rencanacoup d’etat dari Dewan Jenderal.
Namun, dalam perkembangan selanjutnya, Mayjen Soeharto tidak pernah menyebut-nyebut mengenai kedatangan Latief ke rumahnya. Soeharto hanya menyebut tentang kedatangan Latief ke rumah sakit. Akan tetapi, itu pun dalam versi yang berbeda.
Dalam wawancara dengan Arnold Brackman dalam buku The Communist Collaps in Indonesia (1970), Soeharto mengatakan, Latief datang ke rumah sakit untuk mengecek keberadaannya. Sedangkan dalam wawancara dengan Der Spiegel bulan Juni 1970, Soeharto mengatakan, Latief dan komplotannya datang ke rumah sakit untuk membunuhnya, tetapi tampaknya tidak jadi karena mereka khawatir melakukannya di tempat umum.
Dan, dalam bukunya yang berjudul Soeharto Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, Soeharto hanya menyebut, kira-kira pukul sepuluh malam saya sempat menyaksikan Kolonel Latief berjalan di depan zaal tempat Tommy dirawat.
Oei Tjoe Tat dalam memoarnya menceritakan tentang pertemuan dan persahabatannya dengan Subagyo, yang namanya disebut Soeharto dalam percakapan Latief di rumah Soeharto Jalan Haji Agus Salim dua hari menjelang G30S.
Subagyo yang ditahan bersama Oei Tjoe Tat di rumah tahanan militer (RTM) menceritakan bahwa ia beberapa kali mendatangi Mayjen Soeharto untuk memberi tahu akan terjadinya sesuatu yang membahayakan negara.
Sekitar pukul 06.00, Mayjen Soeharto kemudian berangkat ke Markas Kostrad, Jalan Medan Merdeka Timur. Di sana ia mengumpulkan anak buahnya dan melakukan langkah-lang-kah konsolidasi. Langkah pertama yang diambilnya adalah mengambil alih kepemimpinan dalam Angkatan Darat yang kosong, karena Menteri/Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani belum diketahui keberadaannya.
Menurut Soeharto, sebelum ia berangkat, datang Letkol Sadjiman, atas perintah Panglima Kodam V Jaya Brigjen Umar Wirahadikusumah, dan menginformasikan adanya pasukan tak dikenal di sekitar Monas dan Istana.
Oleh sebab itu, pada pukul 06.30, ia memerintahkan seorang perwira Kostrad, Kapten Mudjono, untuk memanggil Komandan Batalyon 530/Para Brigade 3/Brawijaya Mayor Bambang Soepeno yang menempatkan pasukannya di sekitar Monas dan Istana.
Wakil Komandan Batalyon 530 Kapten Soekarbi, yang memimpin pasukan itu di lapangan, bertanya, apakah ia bisa mewakili, karena Mayor Bambang Soepeno sedang ke Istana. Perwira itu menjawab tidak bisa. Namun, pukul 07.30, perwira itu datang lagi dan mengatakan, Kapten Soekarbi diperbolehkan menggantikan Mayor Bambang Soepeno. Tidak lama kemudian datang pula menghadap Wakil Komandan Batalyon 454/Para/ Diponegoro Kapten Koencoro.
Kepada Mayjen Soeharto, Soekarbi dan Koencoro melaporkan mengenaibriefing Mayor Bambang Soepeno yang menyebut tentang Ibu Kota Jakarta dan Panglima Tertinggi ABRI dalam keadaan gawat. Serta, ada kelompok Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Mayjen Soeharto kemudian mengatakan bahwa isi briefing itu tidak benar. Dan, Mayjen Soeharto memerintahkan kedua wakil komandan batalyon itu untuk mengambil alih pasukan dan kembali ke Kostrad.
Soekarbi, kini Mayor (Purnawirawan), dalam wawancara yang dimuat tabloid berita Detak edisi 29 September-5 Oktober 1998, mengemukakan, kehadiran pasukannya di Jakarta adalah untuk mengikuti peringatan HUT ke-20 ABRI tanggal 5 Oktober 1965.
Muncul pertanyaan, mengapa dalam radiogram Panglima Kostrad Nomor 220 dan Nomor 239 tanggal 21 September 1965, yang ditandatangani oleh Mayjen Soeharto, isinya perintah agar Batalyon 530/Para Brigade 3/Brawidjaja disiapkan dalam rangka HUT ke-20 ABRI tanggal 5 Oktober 1965 di Jakarta dengan “perlengkapan tempur garis pertama”. Apalagi kemudian, sebagian dari anggota pasukan itu dilibatkan dalam G30S.
Lepas tengah hari, Ajudan Presiden Komisaris Besar Sumirat yang diminta untuk memanggil Panglima Kodam V Jaya Brigjen Umar Wirahadikusumah tiba di Markas Kodam V Jaya di Lapangan Banteng. Namun, Brigjen Umar Wirahadikusumah tidak ada di tempat, ia sedang berada di Markas Kostrad Jalan Medan Merdeka Timur. Sumirat, yang didampingi Ajudan Presiden lainnya, Kolonel Bambang Widjanarko, kemudian menyusul ke Kostrad. Di Kostrad, keduanya mendapat penjelasan dari Panglima Kostrad Mayjen Soeharto bahwa ia melarang Panglima Kodam V Jaya untuk menghadap, dan Soeharto juga minta keduanya memberi tahu Presiden Soekarno agar semua instruksi untuk Angkatan Darat disampaikan melalui dia.
Penjelasan yang sama diberikan sore harinya kepada Kolonel Bambang Widjanarko, saat Mayjen Soeharto melarang Mayjen Pranoto Reksosamudro menghadap Presiden Soeharto.
Rupanya, langkah Mayjen Soeharto tidak berhenti di sana. Kemudian ia juga mengambil alih peranan Panglima Tertinggi ABRI dari Presiden Soekarno. Dan, secara sepihak, ia memberlakukan keadaan darurat. Ia juga menelepon Menteri/Panglima Angkatan Laut Laksdya RE Martadinata, Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian Komisaris Jenderal Soetjipto Joedodihardjo, dan Deputi Operasi Angkatan Udara Komodor Leo Wattimena. Dan, kepada mereka, Soeharto memberi tahu untuk sementara pimpinan Angkatan Darat dipegang olehnya, serta meminta agar mereka tidak mengadakan pergerakan pasukan tanpa sepengetahuan Panglima Kostrad.
NAMUN, langkah Mayjen Soeharto yang paling efektif adalah memonopoli media massa sehingga ia dengan leluasa dapat membentuk opini publik (public opinion) sesuai yang dikehendakinya. Suatu langkah yang kemudian terus dilanjutnya selama memerintah negara ini lebih dari 31 tahun.
Soeharto tidak hanya menguasai stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan mengambil alih stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) dari tangan pasukan G30S, tetapi ia juga menguasai surat kabar. Melalui Panglima Kodam V Jaya Brigjen Umar Wirahadikusumah, Soeharto melarang terbit semua surat kabar, di luar surat kabar milik Angkatan Darat. Kompas termasuk surat kabar yang tidak diizinkan terbit. Mulai tanggal 2 Oktober-5 Oktober 1965 media cetak yang terbit hanya HarianAngkatan Bersenjata, Berita Yudha, kantor berita Antara, dan Pemberitaan Angkatan Bersenjata.
Di mulai dengan pemberitaan RRI, TVRI, dan surat kabar-surat kabar Angkatan Darat, yang diikuti surat kabar-surat kabar lain mulai tanggal 6 Oktober 1965, disebarkanlah cerita-cerita tentang kekejaman G30S. Walaupun hasil visum et repertum terhadap tujuh korban G30S itu menyebutkan tidak ada penyiksaan seperti yang digambarkan dalam pemberitaan media massa, berita-berita yang berisi cerita mendetail tentang penyiksaan itu tidak surut.
Dan, dengan mengontrol media massa, Mayjen Soeharto dapat dengan leluasa menentukan informasi apa yang ia ingin atau tidak ingin sampaikan kepada masyarakat.
Itu sebabnya, pada tanggal 1 Oktober 1965 pukul 21.00, melalui RRIMayjen Soeharto mengumumkan bahwa ia telah mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Padahal, saat itu, ia sudah mengetahui bahwa Presiden Soekarno telah mengambil alih pimpinan Angkatan Darat dan mengangkat Mayjen Pranoto Reksosamudro sebagaicaretaker.
Pada tanggal 2 Oktober 1965, Presiden Soekarno memanggil Mayjen Soeharto ke Istana Bogor. Kepada Presiden Soekarno, Mayjen Soeharto mengatakan, pengambilalihan pimpinan Angkatan Darat dilakukannya agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan.
Kepada Mayjen Soeharto, Presiden Soekarno memberi tahu bahwa ia mengambil alih pimpinan Angkatan darat dan mengangkat Mayjen Pranoto Reksosamudro sebagai caretaker. Menanggapi pemberitahuan itu, dengan nada mengancam Soeharto mengatakan, dengan diangkatnya Pranoto sebagai caretaker, ia tidak lagi bertanggung jawab atas situasi keamanan saat itu. Sebagai alasan, Soeharto mengatakan, ia tidak ingin terjadi dualisme dalam kepemimpinan Angkatan Darat.
Mengingat Mayjen Soeharto secara de facto sudah “mengendalikan” pasukan, maka Presiden Soekarno mengangkatnya menjadi Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib). Namun, walaupun Mayjen Pranoto Reksosamudro adalah caretaker Menteri/Panglima Angkatan Darat, tetapi dalam kenyataannya Pangkopkamtib Mayjen Soeharto-lah yang menguasai Angkatan Darat.
Bukan itu saja, dengan wewenangnya sebagai Pangkopkamtib, Soeharto “membersihkan” Angkatan Darat dari orang-orang yang dianggap terlibat G30S. Bahkan, Mayjen Pranoto Reksosamudro, pada tanggal 14 Oktober 1965, ditangkap dengan tuduhan terlibat G30S. Dengan demikian, Presiden Soekarno tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengangkat Soeharto jadi Menteri/Panglima Angkatan Darat.
Tetapi Soeharto tidak berhenti. Ia terus mengganggu pemerintahan Presiden Soekarno-meskipun ia merupakan salah seorang menteri dalam pemerintahan itu-dengan mengarahkan mahasiswa turun ke jalan untuk berdemonstrasi. Gangguan itu mencapai puncaknya pada tanggal 11 Mei 1966, yang ditandai dengan pengerahan pasukan-pasukan yang tak beridentitas di balik para mahasiswa yang mengadakan unjuk rasa.
Kehadiran pasukan tak beridentitas itu mengakibatkan Sidang Kabinet 100 Menteri (Kabinet Dwikora) yang diadakan di Istana Merdeka dihentikan. Sore harinya, tiga perwira tinggi Angkatan Darat, yakni Brigjen M Jusuf, Mayjen Basuki Rachmat, dan Brigjen Amirmachmud, menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor, dan menyampaikan pesan Letjen Soeharto bahwa kalau ia diberikan kepercayaan, maka ia bisa mengatasi keadaan. Lahirlah Surat Perintah 11 Maret, yang lebih dikenal lewat singkatannya, Supersemar.
Mendapatkan Supersemar, gerakan Soeharto tak tertahankan lagi. Keesokan harinya, ia langsung membubarkan PKI dan organisasi massanya, serta menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Tanggal 17 Maret 1966, Soeharto menahan 15 menteri anggota Kabinet Dwikora yang diduga terlibat G30S. Ia juga membersihkan MPRS dari orang-orang yang diduga terlibat dalam G30S, dan memasukkan orang-orang yang mendukung. Presiden Soekarno berulang kali memprotes tindakan Soeharto, dan menyebutnya sebagai bertindak di luar wewenangnya, tetapi Soeharto tidak peduli.
Situasi itu membuat ajudannya, Bambang Widjanarko menulis dalam bukunya, Sewindu Dekat Bung Karno, “Berdasarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang ditandatangani oleh BK sendiri itulah jalan hidup BK berubah dan karier politiknya berakhir.”
PRESIDEN Soekarno sesungguhnya sangat bisa jika ia ingin bertahan, dan menghadapi rongrongan Panglima Kostrad Mayjen Soeharto terhadap kekuasaannya.
Masih banyak rakyat yang berdiri di belakangnya, demikian juga kesatuan-kesatuan Angkatan Bersenjata, seperti Divisi Brawijaya, Divisi Diponegoro, dan kesatuan-kesatuan Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Kepolisian. Bahkan, Komandan Korps Komando (KKO) Mayjen Hartono secara terbuka menyatakan siap membela Presiden Soekarno.
“Mereka semua menunggu instruksi Presiden untuk bertindak. Dan instruksi itu tak kunjung… tak kunjung datang,” tulis Oei Tjoe Tat di dalam memoarnya.
Dari orang-orang yang dekat dengan Presiden Soekarno, diketahui bahwa ia tidak ingin melihat perang saudara merobek-robek Negara Kesatuan Indonesia.
Oei Tjoe Tat bercerita, “Kalau perlu”, demikian menurut sementara orang menirukan ucapannya, “biarlah aku lepaskan jabatan kepresidenanku daripada harus menyaksikan perang saudara yang nantinya bisa dimanfaatkan kekuatan-kekuatan Nekolim.”
Cerita ini dipertegas oleh Roeslan Abdulgani, dalam tulisannya di bukuTuhan, Pergunakanlah Hati, Pikiran dan Tanganku, Pledoi Omar Dani, terbitan PT Media Lintas Inti Nusantara, tahun 2001. Dalam pertemuan pada awal tahun 1967 di Istana Bogor, Presiden Soekarno mengatakan,“Cak! Kalau saya maju selangkah lagi memenuhi tuntutan mereka, akan pecah perang saudara. Brawijaya di Jawa Timur sudah mau mengajak saya ke sana. Saya tidak ingin ada perang saudara. Nekolim terang-terangan akan masuk. Dan kita akan dirobek-robek. Sekali lagi Cak, relakan saya tenggelam. Asal jangan bangsa ini dirobek-robek oleh Nekolim dan kaki tangannya.”
Pada tanggal 7-12 Maret 1967, berlangsung Sidang Istimewa MPRS. Sidang itu kemudian mengeluarkan Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/ 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno. Ketetapan MPRS itu memutuskan untuk mencabut kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno, berlaku surut mulai 22 Februari 1967, dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden.
Saat menerima berita tentang Ketetapan MPRS itu, Presiden Soekarno tengah berada di Istana Bogor.
Bambang Widjanarko, dalam bukunya, Sewindu Dekat Bung Karnomenyebutkan, Kelihatan benar betapa terpukul hatinya saat itu. Lama ia duduk diam tanpa berkata sepatah pun. Akhirnya ia menarik napas panjang dan berkata, “Aku telah berusaha memberikan segala sesuatu yang kuanggap baik bagi nusa dan bangsa Indonesia.”
Itulah perjalanan sejarah, terkadang apa yang kita coretkan tidak harus demikian orang membacanya. Hanya ada satu keyakinan bahwa akan tiba saatnya kita semua akan membaca sejarah sejalan dengan apa yang dicoretkan oleh sejarah itu sendiri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar